JAKARTA—Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan kembali komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam memperkuat tata kelola dan kelembagaan desa. Dalam pidatonya di Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih, Ribka Haluk menekankan bahwa Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) menjadi langkah strategis untuk mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya saing.
Acara yang berlangsung di Aula Makarti Muktitama, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Jakarta, ini menjadi forum bagi Ribka Haluk untuk memaparkan fokus pemerintah terhadap pembangunan di tingkat desa. Ia menjelaskan bahwa Program P3PD dirancang untuk beberapa tujuan utama: meningkatkan kapasitas aparat desa, memperkuat pembangunan partisipatif, mendorong insentif berbasis kinerja, serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi desa melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Lebih lanjut, Ribka Haluk juga menyoroti pentingnya transformasi digital dan lahirnya desa cerdas. Hal ini mencakup empat aspek kunci: masyarakat, infrastruktur, pemerintahan, dan ekonomi. “Tantangan memang ada, namun dengan kerja bersama, setiap desa akan memiliki akses yang sama untuk berkembang,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional. Oleh karena itu, desa harus didorong untuk mandiri dan mampu mengembangkan usaha produktif seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan, yang bisa menopang kebutuhan nasional.
“Saya percaya desa yang mandiri, berdaya saing, dan dikelola dengan tata kelola yang baik akan menjadi pilar penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” pungkas Ribka Haluk, menekankan visinya untuk menjadikan desa sebagai fondasi kuat bagi kemajuan bangsa.
