Tahun 2025 menjadi babak penting dalam perjalanan pembangunan Papua. Di tengah target besar Indonesia Emas 2045, Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua—yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya—masih berada pada fase pertumbuhan awal. Fase ini krusial karena bukan hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga pembentukan identitas pemerintahan dan kepercayaan masyarakat.
Di lini depan pengawalan, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Dr. Ribka Haluk menjadi figur yang tidak hanya mengurus koordinasi birokrasi, tetapi juga turun langsung memastikan setiap fondasi pembangunan berjalan tepat arah.
1. Mengawal dari Hulu: Arah Kebijakan yang Tegas
Kehadiran DOB bukan sekadar pemekaran wilayah administratif. DOB adalah janji negara untuk mendekatkan pelayanan publik, membuka akses ekonomi, dan meratakan pembangunan. Namun, janji ini tidak akan berarti jika pusat pemerintahan DOB hanya berhenti pada kertas keputusan.
Ribka Haluk memahami ini. Itulah sebabnya ia menekankan tiga pilar pengawalan DOB:
Kecepatan pembangunan infrastruktur inti – Kantor gubernur, DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi), dan MRP (Majelis Rakyat Papua) adalah prioritas mutlak. Tanpa ini, roda pemerintahan tidak akan berputar.
Kepastian lahan – Beberapa provinsi seperti Papua Pegunungan masih dalam tahap negosiasi dan penetapan lahan. Ribka memandang proses ini bukan sekadar administrasi, melainkan fondasi keabsahan pembangunan.
Koordinasi lintas kementerian – Menghubungkan Kementerian PUPR, Bappenas, dan pemerintah daerah agar anggaran, desain, dan eksekusi tidak berjalan terpisah.
2. Realitas di Lapangan: Tantangan dan Strategi
Pembangunan infrastruktur DOB di Papua bukan pekerjaan yang bebas hambatan. Medan geografis yang ekstrem, distribusi logistik yang mahal, dan dinamika keamanan sering kali memperlambat laju proyek.
Ribka Haluk mengakui tantangan ini, tetapi ia memilih strategi “mengawal dari dalam”: berada di lokasi, memantau progres, dan memberi dorongan langsung kepada tim teknis dan pemda. Langkah ini terbukti mendorong percepatan, misalnya di Papua Selatan dan Papua Barat Daya yang proyeknya sudah memasuki tahap pembangunan fisik, sementara Papua Tengah sedang proses lelang, dan Papua Pegunungan menunggu tuntasnya persoalan lahan.
3. Infrastruktur Sebagai Simbol Kehadiran Negara
Infrastruktur inti DOB bukan hanya bangunan pemerintahan; ia adalah simbol kehadiran negara di wilayah baru. Dalam konteks Papua, simbol ini memegang peran ganda:
Secara administratif, ia memungkinkan pelayanan publik lebih cepat dan dekat.
Secara sosial-politik, ia menjadi tanda keseriusan negara membangun wilayah yang selama ini merasa terpinggirkan.
Ribka sering menegaskan, “Kalau kantor gubernur sudah berdiri, rapat bisa dilakukan di tanah sendiri, bukan menumpang di provinsi lain. Itu yang akan mengubah rasa memiliki.”
4. Koneksi dengan Visi Indonesia Emas
Pengawalan DOB yang dilakukan Ribka Haluk sejatinya adalah pekerjaan dasar menuju Indonesia Emas 2045. Infrastruktur DOB ibarat pondasi rumah: tanpa pondasi yang kokoh, segala visi besar akan goyah.
Ekonomi: Infrastruktur membuka jalur distribusi barang, memudahkan investasi.
Pendidikan & kesehatan: Akses ke fasilitas publik menjadi lebih cepat.
Stabilitas sosial: Pemerintahan yang dekat dengan rakyat meminimalisir jarak emosional dan potensi konflik.
5. Pendekatan Profesional tapi Membumi
Uniknya, gaya pengawalan Ribka Haluk menggabungkan bahasa profesional dengan sentuhan personal. Ia mampu berbicara dengan bahasa perencanaan strategis di ruang rapat kementerian, lalu berganti berinteraksi santai dengan warga di pasar atau lapangan. Pendekatan ini membuatnya dipercaya, bukan hanya sebagai pejabat pusat, tapi sebagai bagian dari masyarakat Papua itu sendiri.
Kesimpulan
Pengawalan DOB dan pembangunan infrastruktur di Papua adalah proses panjang yang membutuhkan kombinasi visi strategis, kecepatan eksekusi, dan sensitivitas lokal. Dr. Ribka Haluk menunjukkan bahwa pembangunan bukan hanya soal beton dan aspal, tetapi juga soal rasa memiliki, kepercayaan publik, dan keberanian mengawal dari garis depan.
DOB Papua mungkin masih muda, tetapi jika pondasinya kokoh, ia bisa tumbuh menjadi pusat kemajuan yang ikut mengangkat wajah Papua dalam panggung Indonesia Emas 2045.
